AD/ART GP

Anggaran Dasar Gerakan Pramuka (Hasil Munaslub Gerakan Pramuka Tahun 2012)

ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PEMBUKAAN

Bahwa persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan yang adil dan makmur, materiil dan spiritual serta beradab merupakan adicita bangsa Indonesia yang mulai bangkit dan siaga sejak berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.   Adicita itu pulalah yang merupakan dorongan para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal   28   Oktober   1928.   Dalam   upaya   menggalang   persatuan   untuk   merebut kemerdekaan dan dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan nusa dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945. Kemerdekaan ini merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa  gerakan  kepanduan  nasional  yang  lahir  dan  mengakar  di  bumi  nusantara merupakan bagian terpadu dari gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Oleh karenanya, gerakan kepanduan nasional Indonesia mempunyai andil yang tidak ternilai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita bangsa Indonesia dalam menegakkan dan memandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya.

Bahwa kaum muda sebagai potensi bangsa dalam menjaga kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban melanjutkan perjuangan bersama-sama orang dewasa berdasarkan kemitraan yang bertanggung jawab.

Bahwa Gerakan Pramuka sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan kepanduan nasional, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditopang oleh empat pilar wawasan kebangsaan, yaitu:

–   Ideologi Pancasila

–   Undang-Undang Dasar 1945

–   Bhinneka Tunggal Ika

–   Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda sebagai kaderisasi kepemimpinan masa depan bangsa dan negara.

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal-hal tersebut, telah diundangkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Gerakan  Pramuka  yang  menetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui  Pendidikan  Kepramukaan  sebagai  bagian  pendidikan  nasional  yang  dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

BAB  I

NAMA, STATUS, TEMPAT, WAKTU, DAN HARI PRAMUKA

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka.
  2. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.
  3. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
  4. Gerakan Pramuka ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
  5. Hari Pramuka tanggal 14 Agustus.

BAB  II

ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila

Pasal 3

Tujuan

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka:

  1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
  2. Menjadi  warga  negara  yang  berjiwa  Pancasila,  setia  dan  patuh  kepada  Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab   atas   pembangunan   bangsa   dan   negara,   memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.

Pasal 4

Tugas Pokok

Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal 5

Fungsi

Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

BAB  III

SIFAT

Pasal 6

  1. Gerakan   Pramuka   adalah   organisasi   pendidikan   yang   keanggotaannya   bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
  2. Gerakan  Pramuka  bukan  organisasi  sosial-politik,  bukan  bagian  dari  salah-satu organisasi  sosial-politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
  3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

BAB  IV PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Bagian Kesatu

Nilai, Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan

Kode Kehormatan Pramuka

Pasal  7

Nilai

Nilai Kepramukaan mencakup:

  1. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
  3. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
  4. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
  5. tolong menolong;
  6. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
  7. jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat;
  8. hemat, cermat dan bersahaja; dan
  9. rajin dan terampil.

Pasal 8

Prinsip Dasar Kepramukaan

Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi:

  1. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
  3. peduli terhadap diri pribadinya; dan
  4. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

Pasal 9

Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:

  1. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
  2. belajar sambil melakukan;
  3. kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi;
  4. kegiatan yang menarik dan menantang;
  5. kegiatan di alam terbuka;
  6. kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
  7. penghargaan berupa tanda kecakapan; dan
  8. satuan terpisah antara putra dan putri;

Dalam  menjalankan  Metode  Kepramukaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan Sistem Among dan Kiasan Dasar.

Pasal 10

Sistem Among

  1. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan Sistem Among.
  2. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia.
  3. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
  • di depan menjadi teladan;
  • di tengah membangun kemauan; dan
  • di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian.

Pasal 11

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

Pasal 12

Kode Kehormatan Pramuka

  1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
  2.  Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
  3. Kode Kehormatan Pramuka  merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
  4. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
  5. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi : “Demi  kehormatanku,  aku  berjanji  akan  bersungguh-sungguh  menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Darma Pramuka.”
  6. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota Gerakan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya yaitu:
  • Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwisatya dan Dwidarma Pramuka;
  • Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasadarma; dan
  • Kode Kehormatan Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, anggota dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasadarma.

Bagian Kedua

Jalur dan Jenjang

Pasal 13

Jalur

Pendidikan   kepramukaan   dalam   sistem   pendidikan   nasional   termasuk   dalam   jalur pendidikan  nonformal  yang  diperkaya  dengan  pendidikan  nilai-nilai  Gerakan  Pramuka dalam  pembentukan  kepribadian  yang  berakhlak  mulia,  berjiwa  patriotik,  taat  hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.

Pasal 14

Jenjang

Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan:

  1. siaga;
  2. penggalang;
  3. penegak; dan
  4. pandega.

Bagian Ketiga

Peserta Didik, Tenaga Pendidik, dan Kurikulum

Pasal 15

Peserta Didik

  1. Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan.
  2. Peserta didik terdiri dari:
  • pramuka siaga;
  • pramuka penggalang;
  • pramuka penegak
  • pramuka pandega.

Pasal 16

Tenaga Pendidik

  1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari: pembina pramuka,  pelatih pembina pramuka, pamong satuan karya pramuka dan instruktur.
  2. Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam Gerakan Pramuka

Pasal 17

Kurikulum

  1. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian peserta didik.
  2. Kurikulum  pendidikan   kepramukaan   disusun   sesuai   dengan   jenjang   pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan Kepramukaan

Pasal 18

Satuan Pendidikan

  1. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari: gugus depan; dan pusat pendidikan dan pelatihan.
  2. Pendidikan kepramukaan yang mencakup keterampilan khusus untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dilaksanakan oleh satuan karya pramuka

Pasal 19

Gugus Depan

  1. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan.
  2. Gugus  depan  meliputi  gugus  depan berbasis  satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.
  3. Gugus  depan  berbasis  komunitas  meliputi  gugus  depan  komunitas  kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.
  4. Gugus  depan  berbasis  komunitas  meliputi  gugus  depan  komunitas  kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 20

Satuan Karya Pramuka

  1. Satuan  karya  pramuka  merupakan  satuan  pendidikan  keterampilan  khusus  bagi pramuka penegak dan pramuka pandega.
  2. Satuan karya pramuka berfungsi untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka penegak dan pramuka pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan

  1. Pusat  pendidikan  dan  pelatihan  kepramukaan  adalah  satuan  pendidikan  untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
  2. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir.
  3. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan berada di tingkat cabang, daerah, dan Nasional.

Bagian Kelima

Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Pasal 22

Evaluasi

  1. Evaluasi  dilakukan  dalam  rangka  pengendalian  mutu  pendidikan  kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan.
  2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, di setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan.
  3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina.
  4. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional.
  5. Evaluasi   terhadap   kurikulum   pendidikan   kepramukaan   dilakukan   oleh   Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional.

Pasal 23

Akreditasi

  1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan.
  2. Akreditasi  dilakukan  atas  dasar  kriteria  yang  bersifat  terbuka  dan  dilakukan  oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sertifikasi

  1. Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
  2. Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi.
  3. Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina.
  4. Sertifikat  kompetensi  diberikan  sebagai  pengakuan  terhadap  kompetensi  tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat Nasional.

BAB  V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 25

Keanggotaan

 

  1. Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari: anggota biasa (anggota muda adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun disebut peserta didik, Anggota dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di  atas 25 tahun  yang  terdiri  dari  tenaga  pendidik,  andalan,  pimpinan  satuan  karya pramuka, pimpinan satuan komunitas pramuka, anggota gugus darma pramuka, majelis pembimbing, dan staf kwartir)
  2. anggota kehormatan  adalah  anggota  yang  diangkat  karena  jasanya  kepada  Gerakan Pramuka.Warga negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu.

Pasal 26

Pramuka Utama

Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 27

Kelembagaan

Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri dari:

  1. satuan organisasi;
  2. majelis pembimbing;
  3. organisasi pendukung; dan
  4. lembaga pemeriksa keuangan.

Pasal 28

Satuan Organisasi

Satuan organisasi Gerakan Pramuka terdiri dari:

  1. gugus depan; dan
  2. kwartir.

Pasal 29

Gugus Depan

  1. Gugus    depan   adalah   satuan    pendidikan    dan   satuan   organisasi    terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik.
  2. Gugus depan lengkap terdiri dari:
  • perindukan siaga;
  • pasukan penggalang;
  • ambalan penegak; dan
  • racana pandega.

Pasal 30

Kwartir

  1. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
  2. Kwartir terdiri atas:
    •  kwartir ranting, yang mengoordinasikan gugus depan di satu wilayah kecamatan /distrik;
    • kwartir  cabang,    yang    mengoordinasikan    kwartir    ranting    di    satu    wilayah kabupaten/kota;
    • kwartir daerah, yang mengoordinasikan kwartir cabang di satu wilayah provinsi; dan
    • Kwartir Nasional,  yang  mengoordinasikan  kwartir  daerah  di  wilayah  Republik Indonesia dan gugus depan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kepengurusan Kwartir

  1. Kepengurusan kwartir ranting dipilih oleh pengurus gugus depan di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
  2. Kepengurusan kwartir cabang, daerah, dan nasional dipilih oleh pengurus kwartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kwartir.
  3. Kepengurusan kwartir tidak terikat dengan jabatan publik secara ex-officio.

Pasal 32

Badan Kelengkapan

  1. Di setiap kwartir dibentuk badan kelengkapan kwartir.
  2. Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari:
  • dewan kehormatan;
  • satuan pengawas internal; dan c. dewan kerja.

Pasal 33

Dewan Kehormatan

  1. Dewan kehormatan Gerakan Pramuka adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan.
  2. Dewan kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kwartir atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi.

Pasal 34

Satuan Pengawas Internal

  1. Satuan   pengawas   internal    adalah   badan   yang   dibentuk   oleh   kwartir    dan bertanggungjawab kepada ketua kwartir.
  2. Satuan   pengawas   internal   berfungsi   melakukan   pengawasan   dan   pengendalian manajemen kwartir.

Pasal 35

Dewan Kerja

  1. Dewan kerja adalah badan yang dibentuk oleh kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir.
  2. Dewan  kerja  terdiri  dari  perwakilan  pramuka  penegak  dan  pramuka  pandega  di wilayahnya.
  3. Dewan   kerja   berfungsi   sebagai   wadah  kaderisasi   kepemimpinan   dan   bertugas membantu pimpinan kwartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega.

Pasal 36

Majelis Pembimbing

  1. Pada setiap gugus depan dan kwartir dibentuk majelis pembimbing.
  2. Majelis pembimbing  bertugas  memberikan bimbingan moral  dan organisatoris  serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
  3. Majelis pembimbing terdiri dari unsur: Pemerintah;, pemerintah daerah;, tokoh masyarakat;, tokoh pramuka.
  4. Majelis Pembimbing: Nasional diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, Majelis pembimbing daerah diketuai oleh gubernur, Majelis pembimbing cabang diketuai oleh bupati/walikota, Majelis pembimbing ranting diketuai oleh camat/kepala distri, Majelis pembimbing gugus depan diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 37

Organisasi Pendukung

  1. Kwartir cabang, daerah, dan Nasional dapat membentuk organisasi pendukung.
  2. Organisasi pendukung terdiri dari:
  • satuan karya pramuka;
  • gugus darma pramuka;
  • satuan komunitas pramuka;
  • pusat penelitian dan pengembangan;
  • pusat informasi; dan
  • badan usaha.

Pasal 38

Satuan Karya Pramuka

  1. Satuan karya pramuka disingkat saka, sebagai organisasi pendukung di tingkat kwartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan saka.
  2. Pimpinan saka adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 39

Gugus Darma Pramuka

Gugus darma pramuka adalah wadah pengabdian bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada bangsa dan negara.

Satuan Komunitas Pramuka

  1. Satuan komunitas pramuka disingkat sako, adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
  2. Sako merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas dan berbasis satuan pendidikan yang mempunyai kekhususan dalam profesi, aspirasi dan agama.
  3. Sako  di  tingkat  kwartir  dipimpin  secara  kolektif  oleh  suatu  pengurus  yang  disebut pimpinan sako.
  4. Pimpinan sako adalah bagian integral dari kwartir.

Pasal 41

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pusat penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka.

Pasal 42

Pusat Informasi

Pusat informasi Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Gerakan Pramuka.

Pasal 43

Badan Usaha

Badan usaha Gerakan Pramuka merupakan bagian integral dari kwartir dan berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan Gerakan Pramuka.

Pasal 44

Lembaga Pemeriksa Keuangan

  1. Lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.
  2. Lembaga pemeriksa keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.

BAB  VI

MUSYAWARAH

Pasal 45

  1. Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi  dalam Gerakan Pramuka, di tingkat kwartir/gugus depan.
  2. Musyawarah  Gerakan  Pramuka  di  tingkat  nasional  diselenggarakan  5  (lima)  tahun sekali.
  3. Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (4) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. (5) Musyawarah Gerakan Pramuka di tingkat ranting dan gugus depan diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal  46

Hal-hal Luar Biasa dan Mendesak

  1. Dalam   menghadapi   hal-hal   yang   luar   biasa,   kwartir   Gerakan   Pramuka   dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa.
  2. Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kwartir Gerakan Pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kwartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing.

BAB  VII

ATRIBUT

Pasal  47

Atribut

Gerakan Pramuka memiliki atribut berupa:

  1. lambang;
  2. bendera; panji;
  3. himne;
  4. mars; dan
  5. pakaian seragam.

Atribut Gerakan Pramuka didaftarkan hak ciptanya.

Lambang, Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa.

Pasal 49

Bendera

Bendera Gerakan Pramuka berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga banding dua, warna dasar putih dengan lambang Gerakan Pramuka di tengah berwarna merah, di atas dan  di  bawah  lambang  Gerakan  Pramuka  terdapat  garis  merah  sepanjang  “panjang bendera” dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang “lebar bendera”.

Pasal 50

Panji

Panji Gerakan Pramuka adalah Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 448 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961.

Pasal 51

Himne dan Mars

  1. Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Darma Pramuka yang diciptakan oleh Husein Mutahar.
  2. Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin.

Pasal 52

Pakaian Seragam

Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

BAB  VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

 

Setiap peserta didik berhak:

Pasal 53

Hak Peserta Didik

  1. mengikuti pendidikan kepramukaan;
  2. menggunakan atribut pramuka;
  3. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
  4. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Kewajiban Peserta Didik

Setiap peserta didik berkewajiban:

  1. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
  2. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
  3. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal  55

Hak Orangtua Peserta Didik

Orangtua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Pasal 56

Kewajiban Orangtua Peserta Didik

Orangtua peserta didik berkewajiban untuk:

  1. membimbing,   mendukung,   dan   membantu   anak   dalam   mengikuti   pendidikan kepramukaan; dan
  2. membimbing,  mendukung,  dan  membantu  satuan  pendidikan  kepramukaan  sesuai dengan kemampuan.

Pasal 57

Hak Masyarakat

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAB IX

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal  58

Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

  1. iuran anggota;
  2. bantuan majelis pembimbing;
  3. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  4. bantuan Pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya;
  5. sumber  lain  yang  tidak  bertentangan,  baik  dengan  peraturan  perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan pramuka; dan
  6. usaha dana, badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka.

Pasal  59

Kekayaan

  1. Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak serta hak milik intelektual.
  2. Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga   harus   diputuskan   melalui   rapat   pleno   pengurus   kwartir   dan   mendapat persetujuan dari majelis pembimbing.
  3. Pengalihan kekayaan/aset Gerakan Pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kwartir dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja.

     

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 60

  1. Gerakan  Pramuka  hanya  dapat  dibubarkan  oleh  Musyawarah  Nasional  Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu.
  2. Musyawarah nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah.
  3. Musyawarah nasional untuk  membicarakan  usul  pembubaran  Gerakan  Pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah kwartir daerah.
  4. Usul pembubaran    Gerakan  Pramuka    diterima  oleh  musyawarah  nasional  jika disetujui dengan suara bulat

Jika Gerakan Pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian kekayaan milik Gerakan Pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional yang memutuskan pembubaran itu.

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 61

  1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.

BAB  XII

PENUTUP

 Pasal  62

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 April 2012.